SURABAYA, iNews.id – Ada banyak pejabat pelaksana tugas (Plt) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Kondisi ini dinilai membuat kinerjanya tidak maksimal.
Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya, Ghofar Ismail mengatakan, pejabat pelaksana tugas tidak bisa mengambil keputusan yang strategis. Hal ini karena sifatnya sementara, tidak definitif.
“Plt tidak dapat mengambil keputusan yang sifatnya strategis karena sifatnya hanya sementara,” katanya, Selasa (4/8/2020).
Dia mengambil contoh, di tingkat kelurahan, banyak sektretaris yang merangkap menjadi pelaksana tugas lurah atau kepala kelurahan sementara. Hal ini menurutnya membuat kinerja kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat tidak maksimal.
Selain itu juga akan berdampak pada kinerja Pemkot Surabaya. Pejabat pelaksana tugas itu ruang gerak kerjanya tidak luas dalam setiap menyikapi permasalahan di masyarakat.
"Permasalahan di masyarakat masih banyak yang belum diselesaikan karena terkendala jabatan lurah dipegang Plt," katanya.
Untuk masalah tanah misalnya, yang menyelesaikan harus lurah definitif bukan pelaksana tugas. Hal ini dikarenakan pelaksana tugas tidak bisa memutuskan atau menyelesaikan permasalahan tanah di tingkat bawah atau masyarakat.
Menurutnya, Komisi A sering kali mendapat aduan dari masyarakat saat rapat dengar pendapat. Selanjutnya segera memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Kota Surabaya untuk segera mengisi jabatan yang masih kosong.
Harapannya, agar kinerja kedinasan di lingkungan Pemkot Surabaya berjalan maksimal. Sehingga layanan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
"Secepatnya tidak ada lagi jabatan Plt di kedinasan Pemkot Surabaya, agar layanan masyarakat berjalan maksimal, " katanya.
Editor : Umaya Khusniah
Artikel Terkait